Tinjau Banjir Kalsel, Menteri Hanif: Bantuan Meluncur, Audit Lingkungan Menanti 18 Perusahaan di Hulu

Martapura, 30 Desember 2025 — Genangan air yang merendam Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, bukan sekadar fenomena alam biasa di mata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq. Saat meninjau lokasi banjir di Kalimantan Selatan, Menterif Hanif datang membawa dua pesan sekaligus: uluran tangan kemanusiaan untuk meringankan beban warga, dan peringatan keras bagi korporasi di wilayah hulu yang diduga turut andil dalam bencana ini.

Kehadiran Menteri Hanif di penghujung tahun 2025 ini menjadi oase di tengah keprihatinan yang melanda "Bumi Lambung Mangkurat". Berdasarkan data BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, banjir telah melumpuhkan aktivitas di tujuh kabupaten, mencakup 14 kecamatan dan 93 desa, serta berdampak pada sekitar 51.000 jiwa. Namun, bagi Menteri Hanif, penanganan bencana tidak cukup hanya dengan mengevakuasi korban. Ia melihat adanya anomali tata ruang yang mendesak untuk dibenahi. Wilayah Bincau yang secara ekologis merupakan reservoir alami atau daerah tangkapan air dengan vegetasi khas, kini telah beralih fungsi menjadi permukiman padat. Daya tampung alam yang hilang membuat air tak lagi memiliki ruang, hingga akhirnya meluap ke rumah-rumah warga.

Di tengah interaksinya dengan warga terdampak, ketegasan Menteri Hanif mencuat saat menyinggung akar masalah di sektor hulu. Ia tidak menutup mata terhadap aktivitas pembukaan lahan yang masif. 

“Terdapat sekitar 16 hingga 18 entitas usaha—baik yang bergerak di sektor pertambangan batu bara, mineral, perkebunan, maupun kehutanan—yang beroperasi di sekitar hulu Sungai Martapura dan anak sungainya. Jika aktivitas entitas-entitas ini terbukti memperparah risiko bencana, pemerintah tidak akan segan mengambil langkah korektif melalui mekanisme audit lingkungan independen,” tegas Menteri Hanif.

Menteri Hanif juga menambahkan sinyal kuat bahwa investasi ekonomi tidak boleh lagi menegasikan keselamatan ekologis dan rakyat di sekitarnya. “Kita menganalisa memang ada beberapa kegiatan yang harus kita evaluasi secara total. Izinkan kami Kementerian Lingkungan Hidup melakukan analisis lebih detail terkait kasus ini. Kedepan, antisipasi, adaptasi, dan mitigasi harus berjalan beriringan dengan penertiban aktivitas pembukaan lanskap,” tambah Menteri Hanif di sela-sela peninjauan yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin dan jajaran deputi KLH/BPLH. 

Namun, di sisi lain, wajah humanis KLH/BPLH tetap hadir menyapa kebutuhan mendesak masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Hanif menyerahkan bantuan operasional berupa lima unit kendaraan roda tiga. Armada taktis ini disiapkan bukan hanya sebagai simbolis, melainkan solusi praktis untuk mendistribusikan logistik ke gang-gang sempit saat banjir masih tinggi, serta menjadi armada pengangkut sampah saat air mulai surut nanti. Langkah ini diapresiasi warga sebagai bentuk kehadiran negara yang konkret dan menyentuh kebutuhan dasar pascabencana.

Rangkaian kunjungan kerja kemudian berlanjut ke Kabupaten Balangan. Menteri Hanif meninjau langsung sisa-sisa keganasan banjir bandang di Desa Juuh dan Desa Sungsum, Kecamatan Tebing Tinggi. Di sana, proses pemulihan infrastruktur mulai berjalan. 

Menteri Hanif mengapresiasi respons cepat Bupati Balangan beserta TNI, Polri, dan relawan yang sigap membersihkan puing-puing agar fasilitas publik dapat segera berfungsi kembali. Kunjungan kerja ini menegaskan posisi KLH/BPLH yang berdiri di dua kaki: satu kaki berpijak kuat pada penegakan hukum dan audit lingkungan yang tegas, sementara kaki lainnya melangkah cepat memberikan pertolongan bagi rakyat yang terdampak bencana.